Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mendukung penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Margarito, perlu ada kesetaraan dalam hal tertentu antara DPD dengan DPR.

Margarito pada sebuah acara Obrolan Senator (Obras) di Jakarta, Rabu (6/10/2021), meminta DPD untuk menyiapkan strategi.

“Saya dukung DPD RI, karena itu DPD harus menunjukkan keangkuhannya juga. Tidak bisa nasibnya diserahkan atau berharap kebaikan hati pada orang-orang di sana (DPR). Dalam politik, tidak ada kasihan,” ujar Margarito.

Oleh karena itu, Margarito menegaskan DPD harus tegas dalam bersikap.

“Apabila ada pembahasan undang-undang di suatu daerah, jangan bahas. Mana ada politik pakai saling pengertian di awal, karena berurusan dengan kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Itu yang dipertandingkan,” kata Margarito.

Margarito menyampaikan postur ketatanegaraan saat ini kurang seimbang, karena DPR masih didesain untuk memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga lain.

“Ada lembaga tata negara, secara demokrasi yang kita desain menjadi subordinat. Dalam kata lain, ada lembaga yang full authority (punya kewenangan penuh),” kata Margarito.

“Jadi karena itu, untuk alasan apa pun ini harus diubah. Tidak bisa kita terus-menerus hidup dengan satu lembaga yang lebih besar dari lembaga lain,” imbuhnya.

Kegiatan diskusi Obrolan Senator merupakan rangkaian HUT ke-17 DPD yang pada tahun ini diperingati dengan mengambil tema “Amandemen dan Bikameral: Upaya Penataan untuk Mewujudkan Demokrasi Modern Berdasarkan Konstitusi Kenegaraan”.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA