“Sebagai komunitas global, kita semua harus bekerja sama agar kesetaraan dapat dijalankan. Antara lain melalui peringanan utang, pemberian akses setara terhadap vaksin, dan meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, maupun pendidikan bagi semua,” paparnya dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14, Kamis (9/12/2021).

Retno mengatakan, equality atau kesetaraan tidak hanya menjadi ruh dari demokrasi, tetapi juga sebagai mesin penggerak bagi upaya pemulihan. “Equality is an engine for recovery,” imbuhnya.

Adapun ekonomi global diperkirakan tumbuh 5,9% tahun ini, dengan banyak negara telah melonggarkan kebijakan pengetatan terkait pandemi. Namun tidak sedikit negara yang melakukan pengetatan secara sementara, karena munculnya varian baru Covid-19 Omicron.

“Mindset kita telah berubah dari bertahan menjadi pemulihan from survival to recovery. Saya sampaikan bahwa pandemi ini datang pada saat demokrasi di banyak negara mengalami kemunduran,” kata Retno.

Menurut laporan Freedom House 2021, kebebasan global menurun dalam 15 tahun terakhir. Selain itu, sebanyak 75% penduduk dunia hidup di bawah negara yang mengalami kemunduran demokrasi tahun lalu.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyampaikan bahwa pemulihan untuk semua tergantung pada kesetaraan untuk semua (recovery for all depends on equality for all).

Ia juga memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 berpeluang memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.
Pandemi memperburuk kemunduran demokrasi tersebut, kata Retno, karena telah memaksa semua negara untuk mengubah cara pemerintah menjalankan pemerintahan.

Ia menilai, pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan peraturan untuk mengatasi pandemi. Hal ini dapat dilihat dari sebagian negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik, sebagian lagi mengalami kesulitan mempertahankan demokrasi di tengah pandemi.

“Saya menegaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara yang paling baik menangani pandemi adalah negara-negara demokrasi,” tukasnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) baru membuka BDF ke-14 yang diselenggarakan secara hibrida. BDF tahun ini mengangkat tema “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”.

Tema ini relevan dengan situasi dunia saat ini dan merupakan kelanjutan dari tema BDF sebelumnya, yaitu “Democracy and Covid-19 Pandemic”.

Tahun ini BDF dibuat lebih interaktif dengan meminta pandangan para ahli di bidangnya, selain pandangan dari para menteri, termasuk ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz.

BDF diharapkan dapat menjadi ajang bagi negara-negara untuk saling belajar tentang bagaimana nilai-nilai keseteraan, inklusivitas, dan keadilan dapat membantu pemulihan.

“Untuk pulih bersama-sama dan pulih lebih kuat,” ujar Retno.

Dalam rangkaian penyelenggaraan BDF ke-14 tahun ini, secara terpisah telah diselenggarakan pula berbagai kegiatan Road to BDF, yang berlangsung pada Oktober-November 2021.

Diskusi Road to BDF pertemuan Pilar Ekonomi sebagai Business Community Forum, diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari 34 negara. Sementara untuk pilar masyarakat sipil dan media, pertemuan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) dihadiri 340 peserta dari tujuh negara.

Sementara dalam pilar pemuda, pertemuan Bali Democracy Students Conference (BDSC) dihadiri oleh 137 pemuda dari 24 negara.

BDF kali ini diikuti oleh 335 peserta dari 95 negara dan empat organisasi internasional, yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual.

Turut berpartisipasi pula sekjen PBB dan 18 pejabat setingkat menteri/ wakil menteri. Di antaranya Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu Tiongkok Wang Yi, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, dan Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily