WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Beberapa anggota keluarga korban serangan 9/11 mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengembalikan aset beku bank sentral Afghanistan kepada rakyat Afghanistan, karena krisis kemanusiaan masih berlangsung di negara itu.

Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Biden, 77 anggota keluarga menandatangani permintaan untuk mengubah perintah eksekutif pada Februari, yang secara efektif menahan aset bank sentral Afghanistan senilai 7 miliar dollar AS di Federal Reserve Bank of New York.

Surat itu pertama kali dilaporkan oleh Politico pada Selasa (16/8/2022), sebagaimana dialnsir Business Insider.

Pembekuan itu dimaksudkan untuk menjaga dana tersebut dari jangkauan Taliban, ketika kelompok itu memulai pengambilalihan cepat negara itu, setelah penarikan pasukan AS dari Afghanistan hampir satu tahun yang lalu.

Pada saat yang sama, pemerintahan Biden berniat mengarahkan setengah dari aset tersebut sebagai bantuan bagi rakyat Afghanistan.

Video Rekomendasi

Sementara setengah lainnya diberikan kepada kerabat korban 9/11 — yang masih mencari kompensasi selama bertahun-tahun setelah serangan teroris 11 September 2001.

Tetapi anggota keluarga korban 9/11 yang menandatangani surat itu berargumen bahwa setiap penggunaan dana itu sebagai kompensasi "secara hukum cacat dan salah secara moral."

Uang itu “milik rakyat Afghanistan dan rakyat Afghanistan saja," menurut pernyataan keluarga korban 9/11 tersebut.

Hampir dua dekade yang lalu, sekitar 150 anggota keluarga korban 9/11 berhasil menggugat beberapa kelompok, termasuk Al Qaeda dan Taliban.

Pengadilan memerintahkan dalam putusannya bahwa para terdakwa membayar ganti rugi senilai 7 miliar dollar AS, menurut The New York Times.

Masalah yang tersisa, bagaimanapun, adalah menemukan cara untuk mengumpulkan uang tersebut.

Dengan pengambilalihan Taliban atas pemerintah Afghanistan, beberapa pengacara kerabat para korban 9/11 telah memperbarui upaya mereka untuk mencari kompensasi melalui aset yang dibekukan.

Tahun lalu, setelah penggugat meminta hakim memulai pembayaran 7 miliar dollar AS itu, seorang Marsekal AS memberikan "surat perintah eksekusi" kepada Federal Reserve New York untuk menyita dana tersebut, menurut laporan The Times.

Namun, anggota keluarga yang memberikan pernyataannya baru-baru ini mengklaim bahwa argumen tersebut meragukan secara hukum.

"Argumen mereka adalah, ketika Taliban mengambil kendali atas pemerintah Afghanistan, Taliban diduga menguasai aset yang dibekukan juga, sehingga memberikan keleluasaan kepada penggugat menargetkan dana itu," kata surat itu.

"Gugatan ini, dan tuntutan hukum yang terlibat, rumit. Tetapi argumen itu didasarkan pada premis yang salah. Uang ini bukan milik Taliban. Uang ini berasal dari bank sentral Afghanistan, dan dengan demikian, itu milik rakyat Afghanistan," tambah pernyataan itu.

Siapa yang memiliki akses hukum ke dana tersebut telah menjadi fokus perdebatan.

Para pemimpin Taliban meyakini bahwa dana tersebut adalah hak mereka, dan pembicaraan dengan pemerintahan Biden mengenai cadangan itu telah terhenti.

Anggota keluarga yang menandatangani surat itu juga menyorot krisis kemanusiaan, yang masih menimpa rakyat Afghanistan, menggarisbawahi urgensi di balik pencairan dana tersebut.

Kelaparan dan kemiskinan terus melanda Afghanistan. Menurut sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, satu tahun setelah pengambilalihan Taliban, hampir 23 juta orang mengalami kerawanan pangan, dan dua juta anak menderita kekurangan gizi.

"Sederhananya, uang ini milik rakyat Afghanistan, bukan anggota keluarga korban 9/11 - dan mereka lebih membutuhkannya," kata surat itu.