ZVECAN, iNews.id - Meningkatnya ketegangan antara Serbia dan Kosovo menjadi perhatian Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Eropa. Mereka mengecam Kosovo yang mengerahkan pasukan terkait pelantikan wali kota dari etnis Albania di Zvrca, kota berpenduduk mayoritas Serbia.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengerahkan pasukan ke perbatasan dengan Kosovo pada Jumat (26/5/2023). Pengerahan pasukan ini dilakukan setelah pecah bentrokan antara polisi Kosovo dengan demonstran etnis Serbia yang menentang wali kota terpilih dari etnis Albania.

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang berusaha mencegah wali kota terpilih memasuki kantornya. Pemilu pada April lalu diboikot oleh mayoritas etnis Serbia di Kosovo.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengkritik pemerintah Kosovo yang mengerahkan pasukan untuk menggeruduk gedung-gedung di kota perbatasan. Dia juga meminta Perdana Menteri Albin Kurti untuk segera meredakan ketegangan.

Blinken mengatakan, tindakan Kosovo bertentangan dengan nasihat AS dan negara Eropa lain karena berdampak pada peningkatan ketegangan yang tidak perlu.

"Ini merongrong upaya kita untuk membantu menormalisasi hubungan antara Kosovo dan Serbia dan akan berdampak pada hubungan bilateral kami dengan Kosovo," kata Blinken, dikutip dari Reuters, Sabtu (27/5/2023).

Inggris, Prancis, Italia, Jerman, dan AS mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta pihak berwenang Kosovo untuk mundur dan meredakan situasi. AS sebenarnya menjadi pendukung utama Kosovo secara politik, militer, dan finansial, sejak merdeka dari Serbia pada 2008.

Etnis Albania menguasai lebih dari 90 persen populasi di Kosovo, sementara Serbia hanya menguasai wilayah utara. Penduduk etnis Serbia di utara Kosovo tidak menerima kemerdekaan pada 2008 dari Serbia. Mereka masih menganggap Beograd sebagai ibu kota yang sah, bukan Pristina.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News