TEL AVIV, iNews.id - Sekitar 10.000 tentara cadangan Israel mengundurkan diri dari dinas sebagai protes terkait rencana pemerintah mereformasi peradilan. Israel diguncang demonstrasi besar-besaran beberapa pekan terakhir setelah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melanjutkan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang membatasi kewenangan Mahkamah Agung.

Sekitar 10.000 tentara cadangan yang menamakan diri "Brothers in Arms" mengeluarkan pernyataan, Sabtu (22/7/2023), menentang reformasi peradilan. Tentara cadangan itu berasal dari berbagai bidang, di antaranya pilot jet tempur, perwira kapal selam, serta unit-unit elite lainnya.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel Herzi Halevi dilaporkan sudah meminta untuk bertemu Netanyahu untuk membahas keputusan tentara cadangan itu. Namun Netanyahu harus menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung akhir pekan ini.

Media Israel melaporkan, Menteri Pertahanan Yoav Gallant berupaya untuk menunda penegsahan RUU terkait seruan mundur tentara cadangan.

Seperti diketahui, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin pada 5 Januari lalu mengumumkan reformasi peradilan mencakup pembatasan kewenangan Mahkamah Agung atas pemerintah. Kemudian pada 27 Maret, Netanyahu mengumumkan penundaan reformasi peradilan dipicu demonstrasi dan aksi mogok nasional. Namun Netanyahu mengatakan akan melanjutkan pembahasan reformasi peradilan setelah anggaran 2023-2024 disetujui pada akhir Mei.

Sebagai langkah konkret, pemungutan suara untuk mengesahkan RUU yang menghapus hak pengawasan Mahkamah Agung terhadap pemerintah akan digelar di parlemen Knesset pada 24 Juli.

Banyak tokoh kenamaan yakni politisi, perwira militer, dan ekonom Israel terang-terangan menentang rencana reformasi peradilan.

Gerakan unjuk rasa terhadap reformasi peradilan pemerintahan Netanyahu telah berlangsung selama sekitar 7 bulan dengan menggelar demonstrasi terus menerus, terutama pada akhir pekan.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News