Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan 9 permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kongres Ke-23 PGRI yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Permintaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan guru mulai dari status kepegawaian, kesejahteraan, hingga kemudahan administrasi.

"Pertama, kami berterima kasih kepada Pak Jokowi karena 579.000-an guru honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK, bahkan tahun ini tenaga administrasi sudah mulai diangkat," ujar Unifah.

Unifah mengatakan, hal tersebut menjadi bukti kepedulian Presiden Jokowi terhadap pendidikan.

Dalam kesempatan ini, ketum PGRI juga menyampaikan sejumlah permintaan lain kepada Jokowi.

“Izinkan pak, ada banyak sekali aspirasi dari para guru. Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu berbasis teknologi-informasi, tanpa membebani guru dengan adiminstrasi,” ujarnya.

PB PGRI juga mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.

“Kami juga meminta agar guru Indonesia terus diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter,” lanjutnya.

Terkait administasi, Unifah meminta agar pemerintah mengurangi beban yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi PMM.

“Karena pak, guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kalau terlalu banyak yang harus diisi pak, waktu kami tidak cukup,” jelas Unifah.

Terakhir, ia juga mendorong pemerintah untuk menempatkan guru PPPK di sekolah asal, mengurangi beban mengajar guru, dan memberikan tunjangan khusus guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Hadir dalam acara bertajuk “PGRI Menuju Indonesia Emas” ini hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.