Devy Ernis

Jumat, 9 Februari 2024 22:43 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah hujan kritik dari kalangan sivitas akademika kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sekelompok pengajar yang tergabung dalam Persatuan Doktor Hukum Indonesia malah menuding aksi itu partisan.

Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Andi Asrun, mengklaim kritik yang terus digaungkan bertujuan untuk menggerus elektoral pasangan yang selama ini diidentikkan didukung Presiden Jokowi.

"Kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka ini memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran," kata Andi dari keterangan persnya ketika menggelar diskusi bertajuk "Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan di Kampus" di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024 .

Mereka menuding kritik pelbagai kampus terhadap kondisi demokrasi di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi sengaja digaungkan untuk menghambat pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.

Adapun Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias. "Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita membedakan bahwa ini aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak," kata Fahri.

Sejumlah kampus dari berbagai daerah seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Teranyar, ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul untuk menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi, Senin pagi, 5 Februari 2024. Selain yang disebutkan di atas, ada sivitas akademika dari sekitar lebih kurang 30 kampus di Indonesia menyampaikan seruan moral dan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap Presiden Jokowi.

Istana mengatakan dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan kritik tersebut ditengarai sebagai orkestrasi elektoral. Meski begitu, dia menyebut kritik terhadap Jokowi adalah vitamin untuk demokrasi.

Berita terkait

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar JIS dan GBK Imbas Kampanye Akbar Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran

15 menit lalu

Polda Metro Jaya terjunkan ribuan personel gabungan untuk pengamanan kampanye akbar. Berikut rekayasa arus lalu lintas di seekitar JIS dan GBK.

Pakar Hukum UGM Sebut Pencalonan Prabowo-Gibran Bisa Batal Jika PTUN Kabulkan Gugatan TPDI

26 menit lalu

Pakar hukum UGM menilai gugatan yang dilayangkan oleh TPDI ke PTUN bisa gagalkan pencalonan Prabowo-Gibran jika hakim mengabulkannya.

Walhi soal Rencana Food Estate Baru di Sumsel, NTT dan Papua: Menghabiskan Uang Negara

32 menit lalu

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengkriti rencana pemerintah melanjutkan food estate di beberapa wilayah lain. Menurut dia, rencana itu hanya menghabiskan uang negara.

Istana Pastikan Jokowi Tak Ikut Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK Hari Ini

44 menit lalu

"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi.

Ketua BEM Universitas Trilogi Pertanyakan Sikap Kampus Atas Intimidasi yang Dialami Rekannya Ketika Konsolidasi Demo Pemakzulan Jokowi

56 menit lalu

Intimidasi diduga dilakukan mantan aktivis saat rapat konsolidasi mahasiswa di Universitas Trilogi tentang pemakzulan Presiden Jokowi.

Terpopuler Bisnis: Prabowo Sindir Nelayan Caleg PKS, Promo Tiket Bioskop Mulai dari Rp8.800

1 jam lalu

Timnas Amin meminta Prabowo Subianto tak mengintimidasi nelayan yang mengeluh kepada calon presiden Anies Baswedan.

Ketua BEM Universitas Trilogi Ungkap Kondisi Korban Kekerasan Diduga oleh Preman saat Rapat Demo Pemakzulan Jokowi

1 jam lalu

Salah satu Mahasiswa Universitas Trilogi mendapat kekerasan fisik hingga memar di dahi. Ketua BEM akui rekannya masih cemas.

Blokir APBN demi Bansos, Pengamat: Jika Belum Ada Urgensinya Dianggap Tak Wajar Diberikan

2 jam lalu

Analis Ronny P. Sasmita menyebut bansos biasanya disalurkan paling cepat Maret, bukan Februari.

Jubir Menhan Bantah Prabowo Diinvestigasi Soal Korupsi Jet Tempur Mirage 2000-5: Itu Fitnah

5 jam lalu

Jubir Menhan mengatakan kabar yang menerpa Prabowo soal korupsi jet tempur adalah hoaks.

Purnawirawan TNI-Polri Minta Jokowi Bersikap Netral dalam Pilpres 2024

7 jam lalu

Sejumlah purnawirawan perwira tinggi atau pati TNI-Polri menggelar "Mimbar Keprihatinan Bangsa dan Seruan Purnawirawan TNI-Polri di Jakarta" yang ditujukan kepada Presiden Jokowi menjekang Pemilu 2024.